Dua Alasan Jokowi Tak Intervensi Pansus Angket KPK

Dua Alasan Jokowi Tak Intervensi Pansus Angket KPK

Dua Alasan Jokowi Tak Intervensi Pansus Angket KPK

Kabar47 – Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Teten Masduki menegaskan bahwa, Presiden Joko Widodo tidak akan mendukung pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, salah satunya melalui revisi Undang-Undang KPK, sikap pemerintah dari awal berkali-kali sudah disampaikannya ya, jika ada revisi UU KPK Presiden Jokowi tidak akan pernah menyetujuinya yang dikatakan Teten pada saat ditemui wartawan Kabar47.com di Istana, Selasa 25 Juli 2017.

Diterangkan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Teten Masduki Pak Presiden Jokowi dengan sedemikian rupa mencoba agar untuk menjaga KPK tetap kuat, akan tetapi Pak Presiden Jokowi diminta mengintervensi Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket KPK yang sedang berguli di Dewan Perwakil Rakyat atau DPR, Teten Masduki juga memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukannya dan sikap ini akan dipertahankan Presiden Jokowi meskipun publik menilai Pansus Hak Angket KPK merupakan pelemahan terhadap KPK.

jelaspoker

Dijelaskan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Teten Masduki, setidaknya ada dua alasa bagi Presiden Jokowi, yang pertama Presiden Jokowi berprinsip bahwa Pansus Hak Angket KPK merupakan wilayah legislatif dan bukan eksekutif, yang kedua Teten menegaskan bergulirnya Pansus Hak Angket KPK tersebut berdasarkan pendapat para ahli hukum dan tidak akan berdampak kepada keberadaan KPK, dan saya mengira kita sudah tahu bahwa para ahli hukum tata negara mengatakan hasil Pansus Hak Angket KPK tersebut tidak akan ada konsekuensi apa-apa setelah itu dan Presiden Jokowi yakin untuk tidak mencampuri Pansus Hak Angket KPK di DPR karena ada kedua pertimbangkan tersebut dan perihal wewenang dampak terhadap KPK.

Presiden Jokowi berkali-kali diminta tidak tinggal diam dalam menyikapi Pansus Hak Angket KPK yang kini bergulir di DPR, apalagi setelah ditinggal oleh Fraksi Partai Gerindra maka kini Pansus hanya diisi dengan, fraksi parpol pendukung pemerintah yakni, PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN, Hanura dan PPP.

Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi sebelumnya mengatakan, kondisi tersebut akan merugikan Presiden Jokowi. Sebab, Pansus Angket KPK saat ini banyak dianggap sebagai cara melemahkan KPK.

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *