Ormas Lain Yang Lebih Radikal Dibubarkan Pemerintah Setelah HTI

Ormas Lain Yang Lebih Radikal Dibubarkan Pemerintah Setelah HTI

Ormas Lain Yang Lebih Radikal Dibubarkan Pemerintah Setelah HTI

Kabar47 –  Pemerintah tengah mengkaji pembubaran organisasi kemasyarakat (ormas) lain setelah membubarkan status badan hukum ormas atau organisasi masyarakat dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI beberapa waktu lalu.

Ormas atau organisasi masyarakat yang dibubarkan oleh Presiden ini karena dinilai mengingkari Pancasila.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa ormas atau organisasi masyarakat berskala provinsi tersebut sudah diamati sejak dua tahun terakhir.

jelaspoker

Ada beberapa ormas atau organisasi masyarakat kecil-kecil. Tidak berskala nasional. Ini sudah dua tahunan lebih. Daerahnya ya jangan dulu dong. Tidak bisa kami buka, kan ini perlu data yang akurat. HTI saja kan 10 tahun dicermati,” kata Tjahjo, di kantornya,pada hari Kamis 10 Agustus 2017.

Meski dianggap memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Tjahjo Kumolo, ormas atau organisasi masyarakat itu tidak seperti HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia dan tidak berbasis keagamaan. Akan tetapi lebih gerakannya radikal kata Tjahjo Kumolo.

Setiap orang punya pemikiran dan Punya paham ,punya ideologi lain. Sifatnya lebih radikal. Tidak terdata di nasional, perlu dicek, di Kejaksaan, di Kepolisian. Kami konfirmasikan ke semua datanya,kata Tjahjo Kumolo.

Bahkan, lanjut dia, kegiatan ormas atau organisasi masyarakat tersebut aktif berjalan di sejumlah daerah” kata Tjahjo Kumolo.

Ada di beberapa provinsi mereka punya kegiatan. Saya belum bisa ngomong. Harus terpadu dulu dong. Menko Polhukam nanti yang akan mengumumkan, kata Tjahjo Kumolo menjelaskan.

Sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk membubarkan dan juga melarang kegiatan yang dilakukan organisasi masyarakatan atau (Ormas) dan Hizbut Tahrir Indonesia atau (HTI) kata Tjahjo Kumolo menjelaskan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM pun mencabut status badan hukum ormas atau organisasi masyarakatan dan HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia.

Pemerintah juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran atas ormas atau organisasi masyarakatan dan HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila.

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *