Pemerintah Dinilai Jaga Pilar Bangsa Dengan Bubarkan Ormas

Pemerintah Dinilai Jaga Pilar Bangsa Dengan Bubarkan Ormas

Pemerintah Dinilai Jaga Pilar Bangsa Dengan Bubarkan Ormas

Kabar47 – Pemerintah mengeluarkan wacana untuk membubarkan sejumlah organisasi kemasyarakatan atau Ormas di tingkat provinsi daerah. Langkah pemerintahan itu diambil karena dari hasil mencermati ideologi ormas atau organisasi masyarakat yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan kata Pak Wiranto menyatakan, pemerintah tengah melihat menyelidiki dan meneliti organisasi masyarakat atau ormas yang mana dinilai membahayakan keselamatan nasional berdasarkan ideologi yang dianut.

Wiranto menegaskan bahwa keputusan pembubaran tidak serta merta dilakukan oleh pemerintah sebelum melalui proses pengkajian, sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi masyarakat atau Ormas.

jelaspoker

Meski demikian, Wiranto tidak menyebutkan jumlah ormas atau Oganisasi masyarakat yang tengah diselidiki dan Cendekiawan Muslim dan Azyumardi Azra keduanya sepakat ini dengan wacana pembubaran ormas atau organisasi masyarakatan yang anti-Pancasila. Terlebih, jika indikasinya sudah kuat untuk menentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, maupun NKRI kata Azyumardi Azra memaparkan.

Kalau memang ada indikasi yang mengancam harus dibekukan. Jadi dibekukan dulu atau dibubarkan dulu. Setelah itu proses hukumnya bisa dilanjutkan. Mereka yang terkena itu bisa mengajukan atau membawa kasusnya ke pengadilan kata Azyumardi Azra di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta,pada hari Jumat 11 Agustus 2017.

Menurut Azyumardi Azra karena hal itu tidak bertentangan dengan demokrasi. Sebab tugas pemerintah adalah untuk menjaga empat pilar kebangsaan tersebut kata Azyumardi Azra memaparkan.

Tidak apa-apa selagi itu bisa menjaga dalam proses demokrasi karena Pemerintahan kita berkewajiban menjaga tugas pokoknya itu. Jadi dibekukan saja dulu dan setelah itu diproses. Itu tidak masalah, kata Azyumardi Azra.

Untuk langkah cepat itu diambil untuk mencegah paham atau ideologinya ormas yang bertentangan tersebut menjalar lebih luas kata Azyumardi Azra menjelaskan.

Jadi jangan dibalik proses hukum dulu. Karena itu akan lama, sementara kemudian menjamur ideologinya itu dalam kondisi yang sekarang, kata mantan Rektor UIN Jakarta itu.

Kalau pemerintah ambil keputusan seperti itu tidak bisa disebut pemerintah menyalahgunakan kekuasaan, apalagi diktator kata Azyumardi Azra. karena kan tugas pemerintah adalah melindungi negara jadi itu memang harus dilakukan kata Azyumardi Azra menjelaskan.

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *