Jika Masih Setia Pada Nawacita Jokowi Diminta Tegas Soal Hak Angket

Jika Masih Setia Pada Nawacita Jokowi Diminta Tegas Soal Hak Angket

Jika Masih Setia Pada Nawacita Jokowi Diminta Tegas Soal Hak Angket

Kabar47 –  Beberapa hari lalu, seorang anggota DPRD dari fraksi PDI- Perjuangan bernama Henry Yosodiningrat menyerukan hak angket untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang tugasnya memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh KPK dan segera mengembalikan tugas memberantas korupsi kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung saja.

Usulan tersebut kemudian juga didukung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) yakni Fahri Hamzah, ia menyatakan tak perlu membekukan KPK namun patut dibubarkan. Bahkan Fahri juga meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ( Perppu ) karena meskipun sudah ada KPK, tingkat kasus korupsi juga masih tinggi.

jelaspoker

Sementara Muhammad Isnur selaku Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) meminta janji Jokowi dalam memberantas kejahatan korupsi yang kian hari semakin merajalela di Indonesia apalagi belakangan beredar permintaan salah satu anggota DPRD untuk membekukan KPK atas kinerjanya yang dianggap kurang.

Kini setelah beredar wacana hak angket terhadap KPK, Isnur melihat Jokowi selaku Presiden hanya diam tanpa memberikan sikap yang tegas padahal Jokowi telah berkomitmen untuk memberantas korupsi Indonesia, karena itu janji Jokowi dalam nawacita kemudian dipertanyakan. Menurutnya Jokowi bisa dan berhak untuk menghentikan upaya hak angket tersebut.

Isnur juga menambahkan, Jokowi bisa bila ingin mengkondisikan partai pendukung dalam pemerintahan dalam pansus hak angket meskipun telah ditinggal Fraksi Partai Gerindra namun masih ada parpol lainnya yang siap mendukung Jokowi dan pemerintah seperti Golkar, PAN, Hanura, PDI-P, PPP dan Nasdem atau bahkan Jokowi juga dapat memerintahkan seluruh pejabat yang berada dalam kewenangannya agar tidak mencampuri upayanya menghentikan pansus hak angket.

Saat berdiskusi di kantor Maarif Insititute, Tebet, Jakarta Selatan bersama dengan Ismail Yusanto selaku Juru Bicara HTI, Muhammad Abdullah Darraz selaku Direktur Eksekutif Maarif Institute dan Bonar Tigor Naipospos selaku Wakil Ketua Setara Institute, Isnur pun menyatakan menentang pansus hak angket tersebut dan menurutnya bila KPK dibekukan maka merupakan sebuah kemunduran bagi Indonesia.

BANDAR ADUQ ONLINE | AGEN CAPSA ONLINE | ADUQ ONLINE

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *