Kompolnas Dukung Kapolri Sebut Kapolsek Jangan Gelapkan Dana Desa

Kompolnas Dukung Kapolri Sebut Kapolsek Jangan Gelapkan Dana Desa

Kompolnas Dukung Kapolri Sebut Kapolsek Jangan Gelapkan Dana Desa

Kabar47 –  Tito Karnavian selaku Kapolri Jenderal sudah memberikan pernyataan yang tegas mengenai pengawasan terhadap dana desa kepada kapolsek di Indonesia. Bila nantinya Kapolsek tertangkap bermain dengan dana desa, akan diberikan sanksi yang tegas. Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) langsung mendukung ketegasan Tito karena Kompolnas menyatakan bahwa dana desa itu bukanlah dana sembarangan jadi memerlukan pengawasan yang ketat.

Kemudian Bekto Suprapto yang merupakan Komisioner Kompolnas menyatakan bahwa ia akan mendukung pernyataan dari Kapolri alasannya yakni dana desa merupakan uang negara dan sudah dimaksudkan dalam pembangunan di tingkat desa. Bekto mengatakan bila penyalahgunaan dana desa juga dapat dipidana. Karena itulah para Kapolsek memiliki peran yang strategis untuk mengawal dana desa.

jelaspoker

Seluruh bentuk penyelewengan terhadap dana desa merupakan tindak pidana Korupsi. Kapolsek bisa berperan dalam mengawasi sejumlah penggunaan dana desa dan sekaligus dapat mencegahnya. Tito pun mengatakan bahwa sanksi untuk Kapolsek yang terbukti bermain dana desa bukan cuma hanya sebatas teguran. Nantinya para Kapolsek yang terbukti sudah bermain dana desa akan dipidana, begitu pula dengan kapolres. Bekto berfikir bahwa sepantasnya para Kapolsek maupun Kapolres dalam mengawal dana desa.

Bila nanti diketahui terdapat penyelewengan pada dana desa, Kapolsek harus membuat laporan untuk kapolres dan kemudian akan dilakukan penyelidikan. Kapolsek tidak boleh menjadi sosok bagian atas penyelewengan dana desa. Kapolsek mesti lebih pro-aktif dalam mencegah permainan dana desa dengan turut mengawasinya. Bukan kapolsek yang menakut-nakuti kepala desa maupun lurah saat penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Tito memberikan ancamannya untuk para Kapolsek setelah dicapai kesepakatan dengan pihak Mendagri yakni Tjahjo Kumolo bersama Mendes PDTT dimana sudah memberikan kewenangan dalam pengawasan dana desa untuk kapolsek seluruh Indonesia. Setelah menandatangani kesepakatan tersebut, Kapolri pun melakukan video conference pada 33 Kapolda bersama jajarannya.

Kenapa bukan sekedar teguran, namun juga akan mendapat pidana karena Polri merupakan kewenangan bagi peradilan umum. Nantinya akan dipidanakan Kapolsek, sama juga dengan Kapolres maka kariernya akan segera berhenti.

BANDAR ADUQ ONLINE | AGEN CAPSA ONLINE | ADUQ ONLINE

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *