Kemendagri Sebut Apa Dasar Anies-Sandi Naikkan Dana Parpol

Kemendagri Sebut Apa Dasar Anies-Sandi Naikkan Dana Parpol

Kemendagri Sebut Apa Dasar Anies-Sandi Naikkan Dana Parpol

Kabar47 –  Sumarsono selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan jika revisi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Bantuan Keuangan untuk Partai Politik belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan itu, Soni juga sempat mempertanyakan mengapa pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan naiknya bantuan dana dalam pengurus parpol di ibukota. PP-nya belum selesai, namun apa dasarnya sampai menaikkannya? Mestinya Anies dan Sandi bertahan terhadap angka yang lama terlebih dahulu.

jelaspoker

Soni menyatakan, semestinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menunggu hingga PP 5/2019 dimana mengatur tentang kenaikan dana parpol resmi ditandatangani oleh Jokowi. Menurutnya, revisi PP itu telah diajukan oleh Kemendagri ke Istana pada satu bulan yang lalu. Ia pun tidak mengetahui apa alasan Presiden Jokowi tidak menandatangani PP itu.

Sebab belum dikeluarkan, lantas apa dasarnya sehingga Anies dan Sandi menaikkan itu? PP-nya juga belum sempat ditandatangani. Soni pun heran mengapa kenaikan dana parpol pada tingkat provinsi DKI jauh lebih besar dibandingkan angka yang tertera dalam PP. Menurut Soni, pada PP itu, bantuan kepada parpol pada tingkat nasional cuma naik dari Rp 108 kini menjadi Rp 1000 tiap suara yang didapat melalui pemilu.

Dan untuk dana bantuan parpol di provinsi ada kenaikan sebesar Rp 1500 serta untuk tingkat kabupaten/kota sebesar Rp 2000 per suara. Lain halnya untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menaikkan dana bantuan bagi parpol sebesar Rp 4000 per suaranya.

Menurutnya hal tersebut telah melampaui kelayakan. Harusnya dapat menjaga ritmenya dengan daerah lain. Apapun itu, DKI mempunyai lebih banyak yang namun bukan berarti melampaui. Mesti menjaga kepada daerah sekitar juga.

Diketahui sebelumnya Darwis Muhammad Aji selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jajarta mengatakan bahwa pihaknya mengajukan dana bantuan partai senilai Rp 1.200 per suara pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2018.

Lalu anggota badan anggaran DPRD DKI Jakarta berharap agar ditambah saat forum rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Permintaan untuk penambahan itu disebabkan karena adanya keputusan tingkat nasional jika dana bantuan parpol harus dinaikkan.

AGEN CAPSA ONLINE | ADUQ ONLINE | BANDARQ ONLINE

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *