Fredrich Yunadi Dan Ancaman Jerat Pidana UU Tipikor

Fredrich Yunadi Dan Ancaman Jerat Pidana UU Tipikor

Fredrich Yunadi Dan Ancaman Jerat Pidana UU Tipikor

Kabar47 –  Fredrich Yunadi belakangan ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebab diduga sudah menghalang-halangi penyidikan atas kasus korupsi mega proyek e-KTP. Jeratan kasus bagi mantan kuasa hukum Setya Novanto tersebut dianggap cukup wajar.

Abdul Fickar Hadjar selaku Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti menuturkan jika kuasa hukum yang membela klien dengan berlebihan dapat berpeluang terjebak pada tindak pidana. Fredrich yang merupakan kuasa hukum diketahui telah menganjurkan kliennya yakni Novanto supaya tidak memenuhi panggilan penyidik saat penyidikan kasus mega proyek e-KTP.

jelaspoker

Diketahui bahwa Pasal 21 UU Tidak Pidana Korusi (Tipikor) menjelaskan jika setiap orang yang secara sengaja mencegah dan merintangi maupun menggagalkan secara langsung atau tidak langsung untuk upaya penyidikan dan penuntutan bahkan pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa maupun para saksi pada perkara korupsi, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit sebesar Rp150 juta dan paling banyak sebesar Rp600 juta.

Fredrich diketahui telah menyarankan Novanto tidak memenuhi panggilan dari penyidik KPK, baik menjadi saksi atau sebagai tersangka kasus e-KTP. Saat itu ia berdalih Novanto memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR. Lantas, KPK mesti meminta izin kepada Presiden Joko Widodo jika ingin memeriksa Novanto.

Fredrich pun merupakan pihak yang menemui penyidik KPK ketika Novanto akan ditangkap di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 15 November 2017. Ia merupakan orang pertama yang dihubungi oleh ajudan Novanto saat kliennya mengalami kecelakaan mobil di daerah Permata Hijau satu hari setelahnya.

Abdul menyatakan jika pengacara berposisi tidak berbeda dengan penegak hukum lain yang mempunyai sumpah profesi maupun visi untuk menjalankan pekerjaan. Bila hal tersebut tidak dijalankan, advokat merupakan pembantu klien saat melakukan tindak pidana.

DPN Peradi atau Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia lalu membentuk sebuah tim hukum dalam membela Fredrich. Sapriyanto Refa selaku Wakil Ketua Umum DPN Peradi sekaligus kuasa hukum Fredrich, menyatakan jika KPK sudah melakukan kriminalisasi terhadap profesi advokat.

Mereka menyatakan jika pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 mengenai Advokat mengatakan jika advokat tidak bisa dituntut secara perdata atau pidana ketika menjalankan tugas profesinya. Tetapi Abdul menegaskan hal itu tidak berlaku bila perbuatan advokat adalah sengaja untuk menghambat penyidikan di luar pengadilan.

Dalam pasal tersebut tekanannya dalam kebebasan berpendapat saat sidang pengadilan, bukan berupa tindakan untuk menghambat penyidikan di luar pengadilan. Jika berpendapat apa saja dalam pembelaan persidangan tidak bisa dituntut, namun dengan adanya tindakan lain diluar pengadilan maka tetap akan diawasi oleh UU termasuk UU Tipikor.

AGEN POKER ONLINE | SAKONG ONLINE | POKER ONLINE

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *