KPU Minta Bantuan Dana 68 Miliar Untuk Verifikasi Parpol

KPU Minta Bantuan Dana 68 Miliar Untuk Verifikasi Parpol

KPU Minta Bantuan Dana 68 Miliar Untuk Verifikasi Parpol

Kabar47 –  Belakangan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum memerlukan tambahan dana sebesar Rp68 Miliar agar dapat melakukan verifikasi faktual untuk semua parpol yang nantinya menjadi peserta Pemilu tahun 2019 yang akan datang.

Arief Budiman selaku Ketua KPU menyatakan, dibutuhkannya tambahan dana tersebut adalah sebuah konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi pasal 173 UU Pemilu yang mewajibkan agar KPU bukan cuma melakukan verifikasi pada sejumlah parpol baru.

jelaspoker

KPU saat ini mesti melakukan verifikasi faktual pada sejumlah partai politik yang sebelumnya mengikuti pemilu tahun 2014. Total Rp68 Miliar tersebut masih sebuah perkiraan selama ini. Range-nya sekitar Rp66 sampai 68 Milyar, ucap Arief ketika ditemui di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Arief mengatakan jika rancangan anggaran tersebut diperlukan sebagai alokasi penambahan jumlah personel yang bertindak sebagai verifikator parpol di sejumlah daerah. Arief rencananya akan menambah dua kali lipat jumlah personel verifikator parpol supaya proses verifikasi dapat selesai tepat waktu dan tidak sampai mengganggu tahapan proses pemilu tahun 2019.

Disebabkan waktunya tidak cukup banyak maka ia akan mendesain petugasnya untuk ditambah. Pihaknya merencanakan jumlahnya naik menjadi dua kali lipat, jika sebelumnya tiga orang maka pihaknya akan rekrut enam orang dan akan menjadi estimasi, ucap Arief tanpa merinci personel untuk melakukan verifikator parpol yang ada pada KPU saat ini.

Arief menyatakan jika pos anggaran dalam memverfikasi parpol telah disiapkan oleh pemerintah dari tahun lalu. Namun dana tersebut tidak digunakan dan sudah dikembalikan ke kas negara. KPU pun rencananya memberikan dua opsi kepada DPR supaya penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2019 tidak tertunda karena putusan MK.

Yang pertama ia akan mengusulkan kepada DPR agar dapat melakukan revisi UU Pemilu apalagi yang terkait pasal verifikasi faktual. Bila tidak, KPU akan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam mengatur jadwal verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu tahun 2019.

Ia juga menuturkan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan yang akan dikeluarkan oleh DPR mengenai dua opsi tersebut, karena DPR dan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menanggapi putusan MK atas UU Pemilu tersebut.

Parpol peserta Pemilu tahun 2014 di antaranya yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

BANDAR ADUQ ONLINE | AGEN CAPSA ONLINE | ADUQ ONLINE

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *