Pemerintah Berjanji Pilkada Tak Ganggu Perbaikan Ekonomi

Pemerintah Berjanji Pilkada Tak Ganggu Perbaikan Ekonomi

Pemerintah Berjanji Pilkada Tak Ganggu Perbaikan Ekonomi

Kabar47 –  Pemerintah berani menjamin jika perekonomian masih dapat berjalan dengan baik pada tahun 2018 walaupun laporan Moody’s Investor Service menyatakan jika momen 171 Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dapat mempengaruhi efektivitas reformasi kebijakan ekonomi.

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan tidak ingin terlalu berfokus pada risiko Pilkada seperti yang diungkapkan Moody’s. Sebab menurutnya, ada sejumlah reformasi dari kebijakan pemerintah yang seharusnya justru dapat dimulai tahun ini.

jelaspoker

Ia kemudian memberi contoh untuk pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi dengan elektronik atau Online Single Submission dimana seharusnya dimulai Maret mendatang untuk menjadi sebuah reformasi di bidang investasi. Bukan hanya itu, pemerintah pun dapat menyederhanaan jumlah impor barang yang dilarang maupun dibatasi dari 5.229 barang menjadi 2.200 barang untuk menjadi bagian dari reformasi pada sektor logistik.

Pihaknya tidak membicarakan mengenai Pemilu atau Pilkada, justru di tahun 2018 pihaknya akan berfokus menyelesaikan sejumlah masalah, ucap Sri Mulyani saat dijumpai di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Ia mengatakan jika reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terlihat pada peringkat surat utang Indonesia yang dinilai mulai membaik oleh sejumlah lembaga pemeringkat, contohnya Fitch Ratings serta Moody’s sendiri. Adanya perbaikan peringkat tersebut, membuat biaya pinjaman atau cost of borrowing pada Surat Utang Indonesia semakin menurun dan mengindikasikan jika risiko fiskal Indonesia terus membaik.

Adanya approval tentang kondisi fiskal yang berbentuk adanya perbaikan sisi rating, ini pun akan berpengaruh pada semua spread. Pihaknya melihat kemarin utang jangka lima tahun rate-nya mulai turun 150 basis poin pada satu tahun belakangan.

Sementara Suahasil Nazara selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan, momen Pilkada serentak terus ada setiap tahun dan hal tersebut terbukti tidak sampai mengganggu implementasi atas kebijakan ekonomi pemerintah.

Melalui sisi fiskal, jika perhelatan sekitar 150 Pilkada serentak di tahun 2015 masih dapat menahan laju defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada angka 2,56 persen. Lalu untuk Pilkada serentak sekitar 106 pada tahun 2016 juga membuat defisit APBN pada angka 2,49 persen. Kedua angka tersebut masih sesuai pada Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara.

Sebelumnya, Moody’s Investor Service yang merupakan sebuah lembaga pemeringkat surat utang, memperingatkan jika nantinya momen Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018 dapat menghambat laju efektivitas reformasi atas kebijakan ekonomi di Indonesia.

BANDARQ ONLINE | BANDAR POKER | JUDI POKER

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *