DPR

DPR Akan Evaluasi Pemilu Serentak Bersama KPU dan Bawaslu

DPR Akan Evaluasi Pemilu Serentak Bersama KPU dan Bawaslu

Kabar47.com – DPR Akan Evaluasi Pemilu Serentak – Dalam penyelenggaran Pemilu Serentak 2019, masih banyak kekurangan yang terjadi.
Seperti adanya korban jiwa yang berjatuhan dalam pelaksanaannya. DPR pun berencana memanggil pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi.

Dalam waktu dekat Komisi II akan memanggil KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawasa Pemilu) dalam RDP untuk melakukan evaluasi.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi, kepada wartawan, Rabu (24/4/2019).

Wasekjen PPP ini mengakui, dalam perhelatan pemilu serentak ini masih banyak permasalahan.
Namun, hal ini tidak membuat penyelenggaraan pemilu 2019 sebagai yang terburuk usai era Reformasi.
Tapi, bukan langsung menilai yang terburuk pasca-Reformasi. Indikatornya apa?
Kalau asal ngomong dan berdasar data satu pihak, tentu tidak fair,” ucapnya.

DPR Akan Evaluasi Pemilu Serentak Bersama KPU dan Bawaslu

jelaspoker

Pemilu serentak ini, sambung Baidowi, baru pertama kali dilaksanakan.
Karena itu, ia harap dimaklumi jika masih banyak kesalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Sebenarnya dari perangkat sudah kita siapkan, misalnya dari aspek regulasi adanya sanksi berlipat terhadap money politic.
Penguatan lembaga Bawaslu mulai dari kewenangan hingga menempatkan satu pengawas setiap TPS,” tutur Baidowi.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, antara Pilpres dan Pileg menjadi sorotan.
Hal itu karena dalam penyelenggaraan, banyak korban jiwa berjatuhan.
KPU mencatat, sebanyak 119 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS‎) meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.
Sementara yang mengalami sakit saat bertugas ada 548 orang.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai pelaksanaan pemilu serentak dengan lima surat suara cukup sekali pada Pemilu 2019 karena tidak efektif dan di luar kapasitas.
Cukup sekali pemilu serentak yang seperti ini. Dengan menyertakan lima surat suara atau lima kelompok pemilihan
Sudah terbukti paling tidak saat ini melebihi kapasitas,” ujar Viryan Aziz di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Ia mengusulkan ke depan menggunakan pendekatan pengelompokan pemilu menjadi pemilu nasional.
Dengan kelompok pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPD dan pemilu lokal dengan dua pilihan.
Dua pilihan untuk pemilu lokal adalah pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, wali kota dan bupati digabung menjadi satu serta dipilah misalnya tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Tentunya ini perlu kajian yang mendalam. Kalau tidak, sebagai awalan untuk melihat ke depan tentunya ini patut dipertimbangkan,” kata Viryan.
Menurut dia, pemilu sebaiknya bukan dilihat secara terpisah dengan pilkada, tetapi sudah saatnya pilkada juga dianggap sebagai rezim pemilu.

JUDI POKER | AGEN POKER | SAKONG ONLINE | POKER ONLINE

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Bola Liga Elite Eropa”JELASBOLA Agen Judi Resmi Liga Elite EropaSilahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Facebook Comments