KABAR47 Kabar Harian Terkini, Kabar Seputar Indonesia


Jelasbola Jelaspoker

KPK: Kalau Masih Korupsi, Akan Banyak Lagi OTT

KPK Kalau Masih Korupsi, Akan Banyak Lagi OTT

KPK: Kalau Masih Korupsi, Akan Banyak Lagi OTT

KABAR47.COM – Dalam tiga pekan belakangan sudah tiga kali KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah-daerah. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengingatkan pelaku korupsi atau suap untuk berhenti.

“Terus terang, kalau kita 5 pimpinan sudah sepakat tidak akan melakukan OTT. Tetapi kalau sudah ada di depan mata, tim sudah ada di sana, apa dilepaskan kan enggak. Benar, kalau tidak berhenti juga akan ada banyak dan banyak lagi OTT,” urai Basaria Panjaitan mengingatkan usai gelar perkara OTT DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur, di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (17/6/2017).

KPK sudah mengupayakan tindakan preventif dengan mengundang kepala daerah dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk menjaga integritas. Namun tidak berarti OTT akan berhenti.

jelaspoker

“Benar tadi kita sudah melakukan supervisi, pencegahan, sosialisasi dimana-mana, bukan berarti OTT-nya harus berhenti, enggak juga. Upaya pencegahan tetap dilakukan tujuannya untuk tidak terjadi langkah berikutnya, itu tindakan represif,” ucap Basaria.

Tahun 2017 ini KPK sudah menetapkan 21 provinsi menjadi fokus penempatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupga) sebagai sasaran penindakan dan pencegahan terintegrasi.

“Otomatis mereka akan bisa menambah informasi untuk tim Korsupdak (Koordinasi dan Supervisi Penindakan) yang juga ada di masing-masing daerah. Makanya melalui OTT ini disampaikan kehati-hatian untuk tidak berbuat lagi. Kita sekarang sudah ada dimana-mana,” ucapnya.

Akademisi hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar, merespons foto viral jaksa memegang tulisan #OTTRecehan. Dirinya merasa terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) di kejaksaan itu terjadi karena bentuk pengawasan yang tidak berjalan baik.

“Sistem pengawasan sepertinya tidak berjalan, program pembaharuan ataupun renumerisasi juga tidak dapat menghentikan kebiasaan yang sudah membudaya. Program pengawasan apapun tampaknya tidak sanggup untuk memberantas budaya koruptif ini,” papar Fickar dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (13/6/2017).

Menurutnya berapa pun nilai dari tindak korupsi yang berhasil diungkap tidak akan menghapuskan hukuman terhadap aparat penegak hukum. Karena akan berimbas pada ketidakpercayaan publik terhadap lembaga adhyaksa itu.

“Berapapun jumlah yang di-OTT tidak menghapuskan hukuman terhadap penegak hukum, karena dampak yang dilakukan sangat menjatuhkan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat,” ucapnya.

Fickar bahkan menyarankan hukuman maksimal bagi penegak hukum yang terlibat korupsi berupa hukuman mati. Karena harus ada upaya penjeraan agar budaya koruptif bisa dirubah.

“Hukumannya harus maksimal kalau perlu khusus hukuman untuk penegak hukum diubah jadi hukuman mati, agar ada penjeraan.
Budaya koruptif hanya bisa dirubah dengan tauladan dari atasan, jika atasannya masih suka bermain-main politik dengan memanfaatkan jabatan, jangan harapkan clean goverment akan terwujud,” ucapnya.

Hal senada juga dilontarkan, peneliti dari Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, menurutnya terlalu prematur jika menyebut nilai OTT yang berhasil diungkap KPK terhadap lembaga kejaksaan hanya recehan.

“Terlalu prematur untuk mengatakan bahwa OTT KPK adalah OTT Recehan. Ini baru bagian awal. Saya yakin bahwa OTT ini hanya pintu masuk untuk membaca jaringan koruptif yang lebih besar,” katanya.

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!