Presiden Jokowi Atur UU Tipikor

KPK Berharap Presiden Jokowi Atur UU Tipikor

KPK Berharap Presiden Jokowi Atur UU Tipikor

Presiden Jokowi Atur UU Tipikor – Kabar47 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan revisi undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dipercaya sudah mulai kadaluarsa.
Agus Rahardjo selaku Ketua KPK mengatakan ada beberapa ratifikasi internasional PBB tahun 2006 yang belum bisa terakomodasi di UU Tipikor saat ini.

Terutama gap-nya di korupsi beberapa sektor, kemudian perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.
Dan juga kepada pejabat publik asing itu semua belum ditampung di undang-undang Tipikor saat ini,” terang Agus ditemui media usai diskusi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (14/2/2019).
Pihaknya menegaskan sudah mengusulkan perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 yang saat ini dijadikan landasan penindakan korupsi di Indonesia.

Agus juga berharap pemerintahan kali ini bisa sesegera mungkin melakukan revisi UU Tipikor nomor 31 tahun 1999 guna melakukan pencegahan korupsi sejak awal.
Kita sudah mengusulkan, tapi sekali lagi komitmen pemerintah untuk bisa ini. Mudah-mudahan kalau sudah terbentuk atau sudah terpilih pemimpin yang baru.
Tapi syukur-syukur pemerintah yang berjalan sekarang mau menjadikannya,” Terangnya.

Presiden Jokowi Atur UU Tipikor

jelaspoker

Dirinya mencontohkan revisi UU terorisme yang memakan waktu hanya satu bulan bisa diterapkan dalam revisi UU Tipikor juga.
Syukur-syukur ini, tadi kan salah satunya UU teroris saja satu bulan selesai. Syukur – syukur kan mau,” Sambung Agus sembari tersenyum.

Dilain sisi, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan langkah Pansel Sekjen KPK akan terus berjalan, meski sebelumnya beberapa calon Sekjen gagal
Pertama gagal, kemudian kedua kali disamping diumumkan nanti juga akan menyurati orang-orang yang berpotensi jadi Sekjen KPK.
Ia menambahkan, dari aturan yang ada, secara prosedural Pansel yang melakukan penyeleksian.
Usai dinyatakan lolos oleh Pansel Sekjen, baru diusulkan ke pimpinan KPK dan dilanjutkan ke Presiden.

Ya kan kalau lolos di Pansel kemudian pansel mengusulkan ke pimpinan (KPK) dan pimpinan setuju kemudian diajukan ke Presiden.
Karena Presiden adalah tim penilaian terakhir,” ungkapnya kembali
Kemudian, mantan Kepala Bappeda DKI, Tuty Kusumawaty; mantan Direktur Keuangan PT Pelindo III, U.
Saefuddin Noer; dan Guru Besar Unhas sekaligus Staf ahli bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Winarni Dien Monoarfa serta Prasetyo.

ADUQ ONLINE | AGEN TERPERCAYA | JUDI ONLINE | DOMINO QQ

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Bola Liga Elite Eropa”JELASBOLA Agen Judi Resmi Liga Elite EropaSilahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Facebook Comments