Hakim MK Gelar Rapat Bahas Putusan Sidang Ditutup

Tim Hukum KPU Sebut Revisi Gugatan Paslon 02 Prabowo Subianto Ilegal

Tim Hukum KPU Sebut Revisi Gugatan Paslon 02 Prabowo Subianto Ilegal

Tim Hukum KPU Sebut Revisi Gugatan Paslon 02 Prabowo Subianto Ilegal Kabar47 – Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Ali Nurdin menyebut jika perbaikan gugatan PHPU Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ilegal. Revisi gugatan yang diajukan 10 Juni itu untuk memperbaiki gugatan awal yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei. Ali mengatakan pengajuan revisi gugatan tak diatur di hukum acara MK. Sehingga tak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meski begitu, Tutur Ali, KPU tetap akan menjawab gugatan tersebut pada sidang selanjutnya. Jawaban itu akan disampaikan pihak KPU karena revisi gugatan kubu Prabowo-Sandi sudah terlanjur disampaikan ke publik,
sehingga KPU akan dinilai menyetujui jika tak menyampaikan bantahan. Selain itu jawaban diberikan sebagai bentuk penghormatan KPU untuk majelis hakim MK.

Namun dalam jawaban itu Ali menyebut KPU akan mengatakan menolak gugatan versi perbaikan. Alasannya,
dalam gugatan pertama Prabowo-Sandi tidak menyoal hasil resmi perolehan suara. Sebelumnya tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin juga mempermasalahkan revisi gugatan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan oleh Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma’ruf Tidak Datang Dalam Sidang Perdana di MK


Agen Poker Terpercaya

Tim hukum juga memprotes kepada hakim MK terkait berkas mana yang akan jadi acuan hakim dalam menangani perkara tersebut. Protes ini dilancarkan karena kubu Jokowi-Ma’ruf melihat terdapat perbedaan cukup jauh antara poin-poin permohonan yang diajukan pada 24 Mei dengan perbaikan permohonan pada 10 Juni lalu.

Sementara pihaknya hanya mempersiapkan tanggapan untuk permohonan yang diajukan pada 24 Mei lalu. MK sendiri sudah mengatakan pihaknya yang berwenang akan menggunakan gugatan awal atau versi perbaikan dalam penanganan perkara PHPU Pilpres 2019 ini. Meski jika merujuk pada Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019, tidak diatur mengenai perbaikan permohonan dalam sengketa pilpres.

Akan tapi hakim menyitir Pasal 86 UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa MK berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya jika ada kekosongan hukum acara. Sebelum nya Majelis Hakim Konstitusi mengatakan perdebatan terkait permohonan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno versi gugatan awal maupun perbaikan menjadi kewenangan MK.

SAKONG ONLINE | DOMINO QQ |BANDAR POKER | AGEN POKER

“Daftar Segera Di JELASBOLA”

Agen Judi Bola Paling JELAS 2019

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
CS Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Facebook Comments